1. POLA MANAJEMEN KOPERASI
MEKANISME KERJA KOPERASI
Kata koperasi sudah tidak asing
lagi kita dengar semua orang juga sudah mengetahui apa itu koperasi disini kita
akan membahas apa prinsip koperasi,bentuk dan bagaimana cara kerja koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
1. Prinsip
Koperasi
Seluruh Koperasi di Indonesia
wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip prinsip koperasi, sebagai berikut:
1.
keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka;
2.
pengelolaan
dilakukan secara demokratis;
3.
pembagian
sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota;
4.
pemberian
balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5.
kemandirian;
6.
pendidikan
perkoperasian
7.
kerja
sama antar koperasi.
2. Persiapan
Mendirikan Koperasi
Anggota masyarakat yang akan
mendirikan koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan
usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan
didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.
Agar orang-orang yang akan
mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi,
manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka
mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.
3. Rapat
Pembentukan Koperasi
Proses pendirian sebuah koperasi
diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi, oleh anggota
masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun
anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan
kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha,
dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan
aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi
Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran
dan Koperasi Jasa.
Pelaksanaan rapat pendirian yang
dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan
dan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
4. Pengesahan
Badan Hukum
Pendiri koperasi mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat, dengan
melampirkan:
A.
Dua
rangkap akta pendirian koperasi satu di antaranya bermaterai cukup (dilampiri
Anggaran Dasar Koperasi).
B.
Berita
Acara Rapat Pembentukan.
C.
Rencana
awal kegiatan usaha.
D.
Surat
bukti penyetoran modal.
E.
Permohonan
pengesahan Akta Pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang
didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1)
Kepala
Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kab/Kodya mengesahkan
akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah
Kabupaten/Kodya.
2)
Dalam hal
permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan
oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
3)
Keputusan
terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
4)
Pengesahan
akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya permintaan pengesahan.
5)
Pengesahan
akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
PROSES PARTISIPASI ANGGOTA DALAM MANAJEMEN
KOPERASI
A. Pratisipasi
Anggota Koperasi
Partisipasi pada dasarnya merupakan keikut sertaan
seseorang baik secara mental maupun emosional terhadap kegitan tertentu. Hal
ini sebagaimana dikemukakan oleh Winardi (1996:63) bahwa partisipasi anggota
adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk
memberikan sumbangan terhadap proses pembuatan keputusan, terutama mengenai
persoalan-persoalan di mana keterlibatan pribadi yang bersangkutan melaksanakan
tanggung jawabnya melakukan hal tersebut.
Partisipasi anggota memegang
peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Partisipasi anggota dapat
menimbulkan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik
koperasi. Kurangnya partisipasi anggota akan mengakibatkan kemiskinan ide-ide
dari anggota yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan koperasi.
Partisipasi anggota merupakan
keterlibatan mental dan emosional dari anggota koperasi dalam memberikan
insentif terhadap kegiatan yang dilakukan koperasi dalam rangka mencapai tujuan
koperasi.
B. Jenis-jenis
Partisipasi Anggota Koperasi
Pendapat mengenai partisipasi
anggota dalam koperasi. Kartasapoetra (2003:126) mengemukakan bahwa partisipasi
anggota koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:
a.
Membayar
iuran wajib secara tertib dan teratur
b.
Menabung
secara sukarela sehingga akan dapat menambah modal koperasi
c.
Memanfaatkan
jasa koperasi dalam bentuk menggunakan
barang atau jasa yang disediakan koperasi
d.
Memanfaatkan
dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur
e.
Menghadiri
rapat-rapat dan pertemuan secara aktif
C. Peranan Partisipasi
Anggota Koperasi
Partisipasi anggota
meliputi:
(1) Partisipasi
anggota dalam mengikuti RAT,
Partisipasi anggota dalam
mengikuti rapat anggota tahunan (RAT) secara tidak langsung dapat menentukan
jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi.Hal ini disebabkan karena
setiap keputusan yang diambil melalui rapat anggota tahunan (RAT) dapat
mempengaruhi sikap anggota dalam menggunakan jasa/layanan yang disediakan
koperasi.
(2) Partisipasi
anggota dalam penanaman modal
Partisipasi anggota
dalam penanaman modal secara tidak
langsung dapat menentukan jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh
koperasi.Hal ini disebabkan karena dengan tersedianya jumlah modal yang cukup
memungkinkan bagi koperasi untuk melayani para anggotanya,serta dapat
memungkinkan bagi koperasi untuk memberikan jumlah kredit sesuai dengan
pemohonan yang diajukan anggotanya.
(3) Partisipasi
anggota dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh koperasi
Partisipasi anggota dalam
menggunakan jasa/layanan yang disediakan koperasi sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan usaha koperasi.Hal ini disebabkan karena
dengan meningkatkan partisipasi anggota dalam menggunakan layanan yang
disediakan oleh koperasi,maka jumlah sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh
koperasi pun akan semakin meningkat.
D. Cara
meningkatkan partisipasi
1.
Meningkatkan
manfaat anggota
a.
Menyediakan
barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota
b.
Meningkatkan
harga pelayanan pada anggota
c.
Menyediakan
barang yang tidak tersedia dipasar bebas
2.
Meningkatkan
konstributif anggota dalamm pengambilan keputusan
a.
Menjelaskan
tentang maksud,tujuan perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan
b.
Meminta
tanggapan dan saran tentang perencanaan keputusan yang akan dikeluarkan
c.
Meminta
informasi tentang segala sesuatu dari semua anggota dalam usaha membuat
menggambil keputusan
3.
Meningkatkan
partisipasi kontributif keuangan
a.
Memperbesar
peranan koperasi dalam usaha anggota
b.
Memperbesar
rule of return
c.
Membangun
dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap managemen koperasi
E. Arti
Pentingnya Partisipasi dalam Koperasi
Dalam kehidupan koperasi, sukses
tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya, dan maju mundurnya suatu
koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para
anggotanya, dimana Anggota = Pemilik = Pelanggan (seperti yang tergambar dalam
segitiga Tri-Angle Identity of Cooperative).
ORGANISASI SEBAGAI SUATU SISTEM
Definisi sederhana dari
organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan
merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan dan lain–lain.
Tujuan disini dapat di definisikan sebagai output, dan untuk menjadi output di
perlukan input. Input dapat berupa raw material, sumber daya manusia, uang,
informasi dan lain–lain. Sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu
kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi atau energi.
Organisasi bukan sekedar shared
vision, strategy, structure, system, style, staff and skills. Organisasi bisa
dilihat sebagai sistem sosial, ini cara paling pas melihat organisasi dari
perspektif lebih lebar. Inilah cara menterjemahkan “patterns” dan “events”.
Pada masa lalu, kita melihat organisasi hanya fokus pada bagian-bagian
tertentu. Bila sebuah departemen bekerja bagus sendiri dan tak terkoneksi
dengan departemen lainnya, akibatnya organisasi akan menderita.
MODEL-MODEL MANAJEMEN KOPERASI
Manajemen
Koperasi adalah suatu proses mengoptimalkan pemanfaatan Sumber daya
manusia,material/ fisik dan sumber daya keuangan Koperasi untuk mencapai tujuan
Koperasi yang telah ditetapkan.
Konsep Manajemen Koperasi
Manajemen
koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui
keterlibatan dan partisipasi. Para manajer professional koperasi menggunakan
metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan
tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi
unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan
kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan
kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan
cita-cita atau tujuannya.
Tujuh Prinsip Manajemen
Koperasi Peter Davis
No
|
Prinsip manajemen pada umumnya
|
Prinsip manajemen dalam
koperasi
|
1
|
Pluralisme
Mengelola atas nama kepentingan semua “stakeholder”
|
Pluralisme ditemukan di dalam kepentingan mereka den dengan itu mengakui
dan menyadari ada kepentingan orang lain. Di dalam manajemen koperasi anggota
dimasukkan sebagai pelanggan.
|
2
|
Mentalitas
Pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperoleh
keuntungan
|
Oleh karena keuntungan atas modal bukan criteria utama bagi keanggotaan
koperasi, mutualitas diantara stakeholder mudah diterima, karena balas jasa
bagi seseorang tidak diperoleh atas pengorbanan orang lain
|
3
|
Kemandirian perorangan
Menghormati pribadi dan tanggung jawab
|
Sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan
dua hal yaitu kebutuhan organisasi itu sendiri yang harus dipertahankan dari
pengendalian pihak luar dan otonomi anggota perorangan.
|
4
|
Keadilan
Pembagian sumber yang non eksploitatif
|
Sama untuk koperasi, tetapi lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur
kepemilikan mereka terhadap koperasi.
|
5
|
Keadilan alamiah
Hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri dan
peraturan yang jujur(adil)
|
Sama untuk koperasi, tetapi struktur kepemilikan koperasi dan budaya
pertanggungjawaban akan lebih mudah dilaksanakan.
|
6
|
Kepedulian terhadap orang
Mengakui bahwa orang apakah karyawan, atau pelanggan
adalah subyek dan bukan obyek bisnis.
|
Struktur kepemilikan di dalam koperasi menterjemahkan prinsip ini,
melalui basis keanggotaan.
|
7
|
Peran ganda pekerjaan dan karyawan
Pekerjaan mempengaruhi status social, pola konsumsi
dan keseluruhan struktur hubungan di dalam masyarakat
|
Koperasi menyatukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek social dan
komersial. Prinsip koperasi memberikan pandangan yang holistic mengenai
pelanggan, pekerja atau pemasok.
|
Untuk memperjelas hubungan prinsip
manajemen dan prinsip koperasi, Dubashi pada tahun 1970 meringkasnya
sebagai berikut:
Prinsip Manajemen
|
Prinsip Koperasi
|
1. Perencanaan
· Peramalan
· Penetapan tujuan
|
· Tujuan memaksimalkan pelayanan
· Penetapan bunga terbatas atas modal
· Pembagian surplus (SHU) jika ada untuk:
Pembentukan modal dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa
masing-masing
|
2. Pengorganisasian
|
· Demokrasi
· Federalisme
|
3. Staffing
|
Keanggotaan sukarela dan terbuka
|
4. Pengarahan
|
Demokrasi dalam arti modern
|
5. Koordinasi
|
Federalisme: kerja sama antar koperasi
|
6. Pengawasan
|
Pengawasan demokratis satu orang satu suara, pendidikan anggota
|
7. Representasi (perwakilan)
|
Netralitas
|
8. Budgeting (penganggaran)
|
Prinsip demokratis dan transparansi
|
9. Kriteria efisiensi (maksimalisasi
produktivitas atas
maksimalisasi profit )
|
Maksimalisasi pelayanan bukan maksimalisasi profit
|
2.MODAL KOPERASI
POLA INVESTASI DALAM KOPERASI
Investasi semestinya memenuhi beberapa kaidah, seperti imbal hasil yang diberikan memang masuk akal dengan kondisi perekonomian tempat investasi itu dilakukan.
Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi.
1. Modal jangka panjang.
2. Modal jangka pendek.
3. Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas.
4. Koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi.
SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI
Ada dua sumber modal yang dapat dijadiakn modal usaha koperasi yaitu :
a. Secara Langsung
Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada tiga cara klasik yang dapat dilakukan oleh para pengurus koperasi,yaitu :
· Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil penggunaan volume penggunaan jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan oleh anggota tersebut.
· mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota
· mencari pinjaman dari pihak bank atau non-bank dalam menunjang kelancaran operasional koperasi.
b. secara tidak langsung
Modal yang didapat dari cara ini bukan merupakan modal yang langsung digunakan oleh koperasi tetapi mengambil manfaat dari kemampuan koperasi itu sendiri dalam rangka menekan biaya,caranya antara lain :
· Menunda Pembayaran yang seharusnya dikeluarkan
· Memupuk dana cadangan
· Melakukan Kerja Sama-Usaha
· Mendirikan Badan-Badan Bersubsidi
1. Sumber-Sumber Modal Koperasi (UU NO.12/1967)
A. Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.
B. Simpanan Wajib
Konsekwensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.
C. Simpanan SukaRela
Adalah simpanan yang besarnya tidak di tentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota.Simpanan sukarela dapat di setorkan dan diambil setiap saat.
D. Modal sendiri
Adalah modal yang berasal dari dana simpanan pokok,simpanan wajib, dan dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Fungsi cadangan: Menjaga Kemungkinan rugi dan memperkuat kedudukan finansial koperasi terhadap pihak luar (kreditor).
2. Sumber-Sumber Modal Koperasi (UU No.25/1992)
a. Modal Sendiri (Equity Capital)
Terdiri dari modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, dana cadangan, dan SHU yang belum dibagi.
b. Modal Pinjaman (Debt capital)
1. Pinjaman dari Anggota
Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.
2. Pinjaman dari Koperasi Lain
Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.
3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.
4. Obligasi dan Surat Utang
Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.
5. Sumber Keuangan Lain
Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.
DISTRIBUSI CADANGAN KOPERASI
Pengertian dana cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa 25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan.
Menurut UU No. 25/1992, SHU yang diusahakan oleh anggota dan yang diusahakan oleh bukan anggota, ditentukan 30 % dari SHU tersebut disisihkan untuk Cadangan.
Manfaat Distribusi Cadangan :
• Memenuhi kewajiban tertentu
• Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
• Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari
• Perluasan usaha
PENGERTIAN DAN DASAR SHU
Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi seringkali diartikan keliru oleh pengelola koperasi. SHU Koperasi dianggap sama saja dengan deviden sebuah PT, padahal terminology SHU jelas, bahwa SHU adalah “Sisa” dari Usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota terpenuhi
Dalam Manajemen koperasi Sisa hasil usaha (SHU) memang diartikan sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost[TC]) dalam satu tahun buku. Bahkan dalam jika ditinjau pengertian SHU dari aspek legalistik, menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:
1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Pengertian diatas harus dipahami bahwa SHU bukan deviden seperti PT tetapi keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi angoota koperasi, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Artinya, semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.
Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:
1. SHU total kopersi pada satu tahun buku
2. bagian (persentase) SHU anggota
3. total simpanan seluruh anggota
4. total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. jumlah simpanan per anggota
6. omzet atau volume usaha per anggota
7. bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8. bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.
Mekanisme Pembagian SHU
Prinsip Dasar:
1. SHU diberikan atas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi
2. SHU dibagi secara proporsional atas partisipasi anggota tersebut.
3.
Mekanisme Pembagian SHU:
1. SHU yang sudah diperoleh dibagi berdasarkan ketentuan yang ada di AD/ART
2. SHU untuk anggota dibagi berdasarkan besarnya transaksi, sehingga semakin besar transaksi seseorang anggota, dia akan semakin besar mendapatkan SHU, demikian sebaliknya.
3. Untuk memudahkan proporsi transaksi, maka diperlukan konversi nilai transaksi kedalam point pembagi SHU
4. Besarnya nilai tiap point SHU diperoleh dari (=) Nilai total SHU yang dibagi untuk anggota, dibagi (/) dengan total point yang dikeluarkan dari semua transaksi.
5. Nilai SHU tiap anggota adalah (=) jumlah point yang dimiliki seseorang anggota, dikali (x) nilai tiap point SHU.
6. Konversi nilai transaksi dengan jumlah point sangat tergantung dengan proporsi margin (tingkat keuntungan dari transaksi tersebut). Semakin rigid (detail) semakin adil, namun akan rumit administrasinya, kecuali sudah computerized. Maka, Rapat Anggota dapat memutuskan diawal dengan klasifikasi nilai dan atau jenis transaksi barang/jasa pada beberapa klasifikasi saja.
FUNGSI DISTRIBUSI SHU
1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
4. SHU anggota dibayar secara tunai
3. JENIS JENIS DAN BENTUK KOPERASI
Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya.
1. Koperasi Konsumsi.
Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
Misalnya, Kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah.
2. Koperasi Pemasaran.
Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
Misalnya,
· Koperasi Pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi.
· Koperasi Pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.
· Koperasi Pemasaran alat-alat tulis kantor, anggotanya adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor.
3. Koperasi Produksi.
Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
Misalnya,
· Koperasi Kerajinan Industri Kecil, anggotanya para pengrajin.
· Koperasi Perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat.
· Koperasi Produksi Peternakan, anggotanya para peternak.
4. Koperasi Jasa.
Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
Misalnya,
· Koperasi Angkutan, memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
· Koperasi Perumahan, memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.
· Koperasi Asuransi, memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi Asuransi adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa asuransi. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja.
1. Koperasi primer.
Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan dan kebutuhan ekonomi.
2. Koperasi sekunder.
Koperasi sekunder merupakan Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer mauoun sekunder. Dengan mengambil contoh bentuk koperasi yang dikenal sekarang, berarti pusat koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi primer. Koperasi gabungan didirikan sekurang-kurangnya tiga pusat koperasi, dan induk koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga gabungan koperasi.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
· Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
· Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
· Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
Jenis Koperasi Menurut Status Keanggotaannya.
1. Koperasi produsen.
Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
2. Koperasi konsumen.
Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya.
1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota.Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”
2. Koperasi Serba Usaha (KSU).
Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.
3. Koperasi Konsumsi.
adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.
4. Koperasi Produksi.
Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama.Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.
Jenis Koperasi di Indonesia.
Koperasi Berdasarkan Jenisnya ada 4, yaitu :
1. Koperasi Produksi (Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang).
2. Koperasi konsumsi (Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang)
3. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan).
4. Koperasi Serba Usaha (Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha). Bentuk-Bentuk Koperasi
Bentuk-bentuk koperasi adalah sebagai berikut :
Berdasarkan dari tingkatannya:
1. Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi.
Berdasarkan Jenis Usahanya, bentuk koperasi adalah sebagai berikut :
1. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan nonanggota.
2. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
3. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan nonanggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.
5.
Bentuk - Bentuk Koperasi.
Sebagaimana dalam pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa “koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.” Dalam penjelasan pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 disebutkan bahwa “pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder, berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder.Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya.”
Dalam pasal 24 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa “hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang.”
Bentuk Koperasi menurut PP No.60 tahun 1959.
Dalam PP No.60 tahun 1959 (pasal 13 bab IV) dikatakan bahwa “bentuk kopeasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.”
Dari ketentuan tersebut,maka didapat 4 bentuk koperasi,yaitu:
1. Primer.
Koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.Biasanya terdapat di tiap desa ditumbuhkan koperasi primer.
2. Pusat.
Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah Tingkat II (Kabupaten) ditumbuhkan pusat koperasi.
3. Gabungan
Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah Tingkat I (Propinsi) ditumbuhkan Gabungan Koperasi.
4. Induk
koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi, di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi.
Keberadaan dari koperasi-koperasi tersebut dijelaskan dalam pasal 18 dari PP 60/59, yang mengatakan bahwa:
· Di tiap-tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa
· Di tiap-tiap daerah Tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi
· Di tiap-tiap daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi
· Di IbuKota ditumbuhkan Induk koperasi
Bentuk koperasi menurut UU :
Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16) tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di IbuKota Kabupaten dan Koperasi Gabungan harus berada ditingkat Propinsi.
Pasal 16 butir (1) Undang undang No.12/1967 hanya mengatakan : “daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya, didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi.”
Sumber
:
http://anandyokoperasikelompok3.blogspot.com/
Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygant. Akuntansi Intermediate Jilid 1-3. Jakarta Penerbit Erlangga.
Komentar
Posting Komentar